APBD yang Efektif di Arena “Game of Throne” Indonesia

Foto : http://www.tribunnews.com/section/2018/10/12/ini-arti-dari-istilah-istilah-di-game-of-thrones-yang-digunakan-presiden-jokowi-untuk-berpidato

Tentang APBD

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan
2. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sumber APBD yang Berasal dari APBN 

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Dokumen RKP tahun 2018 disusun dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Tahun 2018 juga merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pemerintah merespon tahun 2018 ini melalui penetapan tema kebijakan fiskal yakni “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”.

Tiga strategi fiskal pada tahun 2018:

1.    Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi;

2.    Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas;

3.    Mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Kebijakan APBN 2018

Foto : Postur APBN 2018 (https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018)

APBN tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik, yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut.

1.    Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4 persen;

2.    Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen;

3.    Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada Rp13.400 per dolar Amerika Serikat;

4.    Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen

5.    Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD48,0 per barel;

6.    Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari  dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2018 dialokasikan sebesar Rp766,2 triliun. Alokasi ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah, serta mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah.

 

Pembangunan Infrastruktur untuk Bersaing dalam Arena Game Of Thrones

Sebelumnya Dalam sidang pleno Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pimpinan ekonomi dari 189 negara bahwa kerjasama dan kolaborasi global perlu dikedepankan dalam menghadapi volatilitas eksternal seperti saat ini. Presiden menggarisbawahi bahwa dunia tidak perlu seperti alur skenario film Game of Thrones yang hanya mengedepankan kompetisi dan rivalitas.

Tapi pada kenyataannya rivalitas tidak pernah hilang dalam kompetisi Global seperti sekarang ini, maka itu diperlukan kemampuan-kemampuan tiap negara untuk bersaing secara global.Indonesia yang masuk dalam negara berkembang selain perlu meningkatkan kualitas manusianya dalam segi pendidikan dan kemampuan lainnya juga diperlukan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang dapat mempermudah akses masyarakat daerah untuk mobilitas perdagangan hasil daerah, maupun dalam segi akses jalan dari pelosok-pelosok daerah.

“Tidak ada artinya kemenangan yang dirayakan ditengah kehancuran. Tidak ada artinya jadi ekonomi yang terbesar diantara ekonomi dunia yang tenggelam,” Itulah yang dikatakan Bapak Jokowi. Jadi ditengah masa politik saat ini unsur sara ada dimana-mana, perbedaan pandangan politik pun memicu konflik, sehingga diperlukan suatu kesatuan sehingga dapat membuat Indonesia menjadi bersatu kembali. Masa kampanye mungkin masa-masa yang cocok bila digunakan untuk bersaing di Arena Game Of Thrones. Namun, ketika masa itu telah berakhir dan muncul seorang pemenang, tidak perlu lagi adanya oposisi dan tidak perlu adanya lagi pandangan politik yang berbeda. semua menjadi satu kesatuan sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih baik dan memunculkan semangat positif.

Nah semangat positif tersebutlah yang dapat meningkatkan kinerja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya dalam pengelolaan APBD terkhusus dalam segi Infrastruktur.

Berdasarkan rincian penjelasan pada subjudul sebelumnya terdapat rincian anggaran-anggaran APBD yang di khususkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Jadi anggaran-anggaran yang telah ditentukan tadi dimaksudkan agara pemerintah daerah mengkhususkan penganggaran tersebut. Karena sesuai dengan himbauan dari Bapak Joko Widodo yang tertera dalam RKP Pemerintah dengan Tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan antara ibukota dan daerah, dan kalaupun ada tidak dalam range yang begitu besar.

Sesuai yang dijelaskan Bapak Joko Widodo alasan kenapa  pembangunan infrakstruktur saat ini tidak lagi Jawa sentris tapi Indonesia sentris, dan juga pembangun dari pinggiran, membangun dari pulau-pulau terluar, karena daerah-daerah sangat membutuhkan.cJalan trans Kalimantan, trans Sumatra, trans Papua adalah contoh infrastruktur yang dibangun agar mobilitas orang dan mobilitas barang lebih cepat dan harga bahan pokok menjadi semakin murah di berbagai kawasan di Indonesia. Presiden menegaskan pembangunan tersebut agar ketimpangan infrastruktur antara Indonesia bagian barat, tengah, dan timur itu menjadi seimbang.

Dalam  pengelolaan APBD tersebut harus dilakukan secara transparan, tujuan nya agar tidak memunculkan "Gendruwo Ekonomi" yang disampaikan Sudirman Said beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, keberadaan gendruwo ekonomi memang membahayakan bagi iklim politik di Indonesia. Disebutkan Sudirman, gendruwo ekonomi akan terus memburu kesempatan yang tidak transparan karena gendruwo ekonomi ini adalah mereka orang-orang yang terus memburu dan memperoleh kesempatan-kesempatan yang tidak transparan. Jadi, diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan yang terus diperbarui sehingga terus menjadi lebih baik.

Dalam infrastruktur pembuatan jalan desa misalnya, untuk melakukan pengadaan yang efektif kita harus terlebih dulu melakukan seleksi secara transparan bagi pemborong ataupun kontraktor yang akan melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan undang-undang pengadaan yang berlaku. Dan juga bagi Pejabat Pengadaan yang menangani harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Undang-undang dan bebas dari tersangka ataupun dugaan korupsi. Hal ini semata agar pengadaan tersebut efektif, sehingga jalan desa yang dibuat yang seharus nya sebelum diaspal diberi kerikil dan lapisan beton yang kuat sehingga tahan lebih dari 10 tahun, namun karena ada "Gendruwo Ekonomi" tadi dana terhadap bahan-bahan tersebut dikorupsi sehingga yang terjadi aspal tersebut tidak tahan sampai 10 tahun.

Foto : Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati bersama Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Teguh Setyabudi dan Pj Bupati Konawe, Tasman Taewa meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebagai Contoh dampak positif pemanfaatan APBD dalam infrastruktur pada pembangunan RSUD Konawe, diantaranya manfaat tersebut yaitu :

1. Pembangunan RSUD Konawe memberikan dampak makro yang positif bagi masyarakat seperti: (1) Output perekonomian meningkat 0,41%, (2) Pendapatan pekerja meningkat 0,27%, (3) Pendapatan rumah tangga meningkat sebesar Rp 53,78 miliar atau 0,33%, & (4) lapangan pekerja meningkat 0,08%.
2. Pembangunan RSUD Konawe juga memberikan dampak sosial positif bagi masyarakat seperti: (1) Peningkatan pendapatan pedagang sekitar RSUD Konawe hingga 300%, (2) Penyerapan lebih dari 600 tenaga kerja, & (3) Peningkatan harga tanah hingga 2 kali lipat.
3. Pembangunan RSUD Konawe juga selaras dengan penerapan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) serta memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan & kesehatan masyarakat serta mendukung peningkatan ekonomi daerah.

Berkat komitmen kuat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, & Pemangku Kepentingan lainnya maka akan mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berdampak positif bagi masyarakat. 

sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/

https://www.wikipedia.org/

www.ptsmi.co.id